May Day 2026 di Ternate, Mahasiswa Soroti Upah Buruh hingga Persoalan Kota

Kotapost – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) diwarnai aksi demonstrasi oleh puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Front Perjuangan untuk Demokrasi (FPUD) di Kota Ternate, Jumat, (1/5/2026).

Aksi tersebut berlangsung di kediaman Gubernur Maluku Utara dan depan Kantor Wali Kota Ternate.

Mahasiswa dari berbagai organisasi ini menyuarakan sejumlah persoalan, mulai dari upah buruh, keselamatan kerja, isu lingkungan dan hak masyarakat adat, masalah reklamasi, krisis air bersih hingga penataan pasar.

Koordinator Lapangan, Yasir Ashari, menegaskan, aksi ini bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan bentuk tekanan kepada pemerintah agar lebih serius menangani persoalan buruh.

“Pemerintah, baik pusat maupun daerah, belum mampu menjamin upah layak, keselamatan kerja, dan jam kerja yang manusiawi. Kami mendesak agar persoalan ini segera diatasi,” ujar Yasir dalam orasinya.

Ia juga menyoroti kondisi ekonomi yang dinilai semakin menekan masyarakat. Kenaikan harga bahan pokok, menurutnya, tidak sebanding dengan kondisi nilai tukar rupiah yang melemah.

Selain isu ketenagakerjaan, mahasiswa turut menyoroti maraknya eksploitasi sumber daya alam di Maluku Utara. Yasir menyebutkan, keberadaan ratusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) menjadi ancaman serius bagi ruang hidup masyarakat adat.

“Setidaknya ada 121 IUP yang beroperasi di Maluku Utara. Dampaknya sudah dirasakan, seperti yang dialami masyarakat adat Maba Sangaji dan warga Kawasi yang kehilangan ruang hidupnya,” katanya.

Orator lainnya, Mustadin Togubu, menegaskan persoalan penataan Pasar Gamalama yang dinilai belum tuntas. Ia mendesak Pemerintah Kota Ternate segera mengambil langkah konkret agar konflik antar pedagang tidak terus berulang.

“Masalah Pasar Gamalama ini sudah lama. Pemerintah harus segera menata agar pedagang mendapat kepastian tempat berjualan,” tegasnya.

Mustadin juga menyinggung rencana reklamasi pantai dalam Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ternate. Ia menilai proyek tersebut berpotensi merusak lingkungan dan mengancam mata pencaharian nelayan.

“Reklamasi berisiko merusak ekosistem laut, meningkatkan abrasi, dan menghilangkan sumber penghidupan masyarakat pesisir,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Ipawani Gamhas, Julia Boamona yang terlibat dalam gerakan tersebut menekankan pentingnya perlindungan hak perempuan di berbagai sektor, khususnya di dunia kerja.

“Hak perempuan harus dijamin, seperti cuti hamil dan menstruasi. Selain itu, akses di bidang pendidikan, ekonomi, dan politik juga perlu diperkuat,” katanya.

Dalam aksi tersebut, massa juga menyampaikan sejumlah tuntutan lain, di antaranya menghentikan kriminalisasi gerakan buruh dan tani, penyediaan ambulans laut untuk wilayah Batang Dua, Hiri, dan Moti, peningkatan kesejahteraan guru, serta penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan gratis dan aktifkan Pasar Sasa.

Penulis: Baska