PORDI Malut Minta Polres Ternate Tolak Turnamen Domino Tanpa Rekomendasi Resmi

Kotapost – Ketua Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PORDI) Provinsi Maluku Utara, Muhammad Sinen, mendesak Polres Ternate tidak menerbitkan izin turnamen domino yang tidak mengantongi rekomendasi dari organisasi resmi, yakni PORDI dan ORADO.

Desakan tersebut disampaikan Muhammad Sinen saat mendatangi Polres Ternate, Kamis (15/10/2026).

Ia menegaskan, penyelenggaraan turnamen domino di Kota Ternate perlu dikoordinasikan dengan organisasi yang menaungi olahraga tersebut agar berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Menurut Sinen, komunitas tetap memiliki ruang untuk menggelar turnamen domino. Namun, penyelenggara harus memenuhi mekanisme koordinasi dan persyaratan perizinan, terutama jika kegiatan tersebut diklaim sebagai turnamen resmi.

“Kalau ada yang meminta izin untuk membuat event domino, harus ada rekomendasi dari PORDI dan ORADO. Kalau tidak ada rekomendasi dari organisasi resmi, kepolisian juga tidak bisa memberikan izin kegiatan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, perbedaan sistem permainan, termasuk penggunaan hitungan tujuh poin maupun sistem poin di atas 100, bukan menjadi persoalan utama. Hal yang lebih penting, kata dia, adalah kejelasan penyelenggara serta koordinasi dengan organisasi resmi yang menaungi kegiatan tersebut.

Ia juga meminta kepolisian tidak sekadar menerima permohonan, tetapi memastikan seluruh persyaratan penyelenggaraan dipenuhi. Ia mendorong agar kegiatan yang berlangsung tanpa rekomendasi resmi ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

“Tadi Ibu Kapolres sudah berkomitmen, kalau ada yang membuat event kemudian tidak ada nama dua organisasi resmi, maka izinnya tidak akan dikeluarkan,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa kepengurusan PORDI Kota Ternate telah memiliki ketua definitif, yakni Nasri Abubakar. Karena itu, komunitas yang hendak menggelar turnamen domino di Ternate diminta berkoordinasi dengan organisasi terkait sebelum mengajukan permohonan izin.

Ia berharap kepolisian konsisten menerapkan ketentuan perizinan untuk memperjelas tata kelola penyelenggaraan turnamen domino di daerah. Dengan begitu, tidak muncul kegiatan yang mengatasnamakan turnamen resmi tanpa melalui mekanisme organisasi.

“Kami berharap PORDI Maluku Utara tidak hanya berfokus pada pelaksanaan pertandingan, tetapi juga memastikan aspek koordinasi dan persyaratan perizinan terpenuhi sebelum turnamen digelar,” pungkasnya.