Wali Kota Ternate Sentil Gubernur Sherly Soal Etik Pemerintahan

Kotapost – Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, menyindir Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, lantaran belum pernah melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Ternate sejak dilantik.

Sindiran tersebut disampaikan Tauhid dalam Forum Kepala Daerah se-Maluku Utara pada kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berlangsung di Sahid Bela, Rabu (17/12/2025).

Dalam forum itu, Tauhid menegaskan bahwa keberhasilan Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak bisa dilepaskan dari kinerja pemerintah kabupaten dan kota. Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan harus dibangun di atas sinergitas, bukan stigma maupun pencitraan personal.

“Kita tidak sedang meletakkan legacy saya, tetapi legacy kita bersama sebagai gubernur, wali kota, dan bupati. Kalau hanya mengejar legacy pribadi, itu berarti pencitraan,” tegas Tauhid di hadapan para kepala daerah.

Tauhid mengungkapkan, Pemerintah Kota Ternate telah beberapa kali berupaya menjalin pertemuan dengan Gubernur di Kantor Gubernur Maluku Utara. Namun, hingga kini belum terwujud karena keterbatasan waktu serta agenda Gubernur yang lebih banyak berada di luar daerah.

Sebagai bahan evaluasi, Tauhid meminta agar Gubernur Maluku Utara melakukan kunjungan kerja secara merata ke seluruh kabupaten dan kota, bukan hanya ke wilayah tertentu. Menurutnya, kunjungan tersebut merupakan bentuk penghargaan terhadap marwah pemerintahan daerah.

“Penghargaan itu akan terasa ketika Gubernur datang ke daerah. Begitu juga sebaliknya, kami menghargai ketika datang ke Kantor Gubernur. Saya tidak menemui Gubernur di Ternate karena Ternate bukan ibu kota provinsi,” ujarnya.

Selain itu, Tauhid juga menyoroti lemahnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota. Ia mengaku beberapa kali tidak mengetahui adanya kegiatan Gubernur di Kota Ternate, dan justru mengetahuinya melalui media sosial.

“Pemerintahan ini dibangun bersama. Koordinasi itu artinya saling mengetahui. Ibu tahu, saya tahu, dan sebaliknya,” katanya.

Tauhid kemudian menjelaskan perbedaan antara wilayah jabatan dan wilayah kerja. Menurutnya, kunjungan Gubernur ke lokasi wisata Sulamadaha masih berada dalam wilayah jabatan. Namun, jika memasuki Kantor Lurah Sulamadaha, maka sudah masuk wilayah kerja Pemerintah Kota Ternate dan seharusnya didahului koordinasi.

Ia menilai, sinergi antarpemerintah sangat penting, termasuk dalam pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), agar organisasi perangkat daerah (OPD) provinsi dan kabupaten/kota dapat saling mendukung.

“Ini penting untuk saling menghargai posisi dan marwah pemerintahan masing-masing. Bukan saling menjatuhkan, tetapi saling menguatkan,” tegasnya.

Tauhid juga berharap peran Gubernur lebih optimal dalam memperkuat kerja sama antardaerah, khususnya dalam pengendalian inflasi. Ia menyebut Kota Ternate telah menjalin kerja sama dengan sejumlah kabupaten/kota di Maluku Utara untuk memenuhi kebutuhan pangan tanpa bergantung dari luar provinsi.

“Kalau kita ambil dari luar, maka daerah lain yang diuntungkan. Kita ingin potensi Maluku Utara sendiri yang dimanfaatkan,” ucapnya.

Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengakui bahwa hingga saat ini dirinya belum pernah melakukan kunjungan ke Kantor Wali Kota Ternate maupun Kantor Wali Kota Tidore Kepulauan.

Ia menyatakan hal tersebut menjadi catatan penting bagi jajaran protokoler dan biro administrasi agar setiap kunjungan kerja ke daerah selalu dikoordinasikan dengan kepala daerah setempat.

“Ini menjadi evaluasi bagi protokoler dan biro administrasi. Setiap kunjungan harus disampaikan kepada kepala daerah, karena jadwal sering berubah dengan cepat,” ujar Sherly.