Demo di Polda Malut, Mahasiswa Soroti Teror Dugaan Pembunuhan di Hutan Halmahera

Kotapost – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Halmahera Timur–Halmahera Tengah menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kepolisian Daerah Maluku Utara dan DPRD, Senin (27/4/2026).

Aksi ini dipicu lambatnya proses pengungkapan pelaku intelektual dalam kasus dugaan pembunuhan yang terjadi di kawasan hutan perbatasan dua wilayah tersebut beberapa waktu lalu.

Koordinator Lapangan, Muhamad Rafli, menyatakan aksi tersebut bertujuan mendesak aparat penegak hukum agar segera mengusut tuntas kasus yang dinilai telah berlangsung lama dan berulang.

“Sejak 1985 hingga 2026 masyarakat terus dihantui teror mutilasi dan dugaan pembunuhan di hutan. Karena itu kami mendesak penegak hukum segera membongkar siapa aktor intelektual di balik peristiwa ini,” tegas Rafli dalam orasinya.

Ia menilai, rangkaian teror yang terus terjadi telah menimbulkan trauma psikologis di tengah masyarakat, sehingga mengganggu aktivitas berkebun yang menjadi sumber penghidupan warga.

“Kasus dugaan pembunuhan oleh orang tak dikenal membuat masyarakat takut beraktivitas di kebun, padahal itu adalah hak mereka,” ujarnya.

Orator lainnya, Nandi Isnain, turut menyoroti belum tuntasnya penanganan kasus yang terus berulang. Ia menduga adanya keterkaitan antara kekerasan tersebut dengan kepentingan korporasi.

“Rentetan intimidasi hingga berujung kematian ini bukan sekadar kriminalitas biasa, melainkan upaya sistematis yang bisa mendorong masyarakat menjual tanah mereka,” katanya.

Nandi juga mengkritik peran negara yang dinilai belum maksimal dalam melindungi masyarakat dari ancaman kekerasan.

“Negara gagal menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang mewajibkan perlindungan hak dasar setiap warga,” pungkasnya.

Dalam aksi tersebut, massa juga menyampaikan sejumlah tuntutan lain, di antaranya mendesak evaluasi izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah kejadian, mendorong reforma agraria yang berkeadilan, serta menghentikan eksploitasi hutan di Halmahera.

“Kami meminta pembangunan jalan tani, transparansi hasil visum korban, penyediaan akses air bersih dan listrik di Kecamatan Pulau Gebe, serta penyelesaian konflik agraria di wilayah tersebut,” pungkasnya.

Penulis: (Baska)