HTN 2026, BEM FKIP Unkhair Soroti Kasus Pembunuhan di Hutan Haltim-Halteng

Kotapost – Peringatan Hari Tani Nasional (HTN) 2026 diwarnai aksi demonstrasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Senin (28/9/2026).

Aksi yang berlangsung di sejumlah titik, mulai dari kawasan Pasar Barito Bahari Berkesan hingga Landmark Ternate, tersebut membawa sejumlah tuntutan terkait persoalan agraria, konflik masyarakat, kasus dugaan pembunuhan di hutan Halmahera, hingga kesejahteraan guru honorer.

Presiden BEM FKIP Unkhair Ternate, Muhammad Hatta, mendesak aparat penegak hukum segera menuntaskan kasus dugaan pembunuhan dan mutilasi yang terjadi di kawasan hutan Halmahera Timur (Haltim) dan Halmahera Tengah (Halteng).

Menurut Hatta, kasus tersebut telah menimbulkan trauma bagi masyarakat dan berdampak terhadap aktivitas warga, terutama mereka yang bekerja sebagai petani dan berkebun di kawasan hutan.

“Soal mutilasi dan dugaan pembunuhan di hutan Halmahera Timur dan Halmahera Tengah hingga saat ini belum diselesaikan. Karena itu, kami minta Polda, Polres Halteng dan Polres Haltim segera bertindak secepatnya,” kata Hatta.

Ia juga menyebut konflik antara warga Banemo dan Sibenpopo berkaitan dengan persoalan keamanan yang sebelumnya terjadi di kawasan hutan Halteng dan Haltim.

Hatta mengkritik pendekatan aparat dalam menangani konflik tersebut. Menurutnya, penyelesaian konflik seharusnya mengedepankan pendekatan persuasif dan tidak menggunakan kekerasan yang berpotensi menimbulkan luka serta konflik baru di tengah masyarakat.

“Lima warga Banemo dan Sibenpopo harus segera dibebaskan, karena mereka belum ditetapkan sebagai pelaku dan mereka tidak akan lari dalam proses penyelidikan kepolisian,” ujarnya.

Salain persoalan konflik dan kasus pembunuhan, BEM FKIP Unkhair juga menyoroti kesejahteraan guru honorer. Hatta menilai tenaga honorer, khususnya guru, memiliki kontribusi besar dalam pembangunan sumber daya manusia, namun kesejahteraannya masih belum maksimal.

“Profesi guru itu sangat berjasa dalam hal mencerdaskan anak bangsa. Karena itu, kami minta segera berikan kesejahteraan kepada seluruh tenaga honorer di Indonesia, termasuk wilayah Maluku Utara,” katanya.

Dalam aksi tersebut, kata dia, mahasiswa juga menyuarakan tuntutan reforma agraria, pengembalian hak tanah kepada petani, serta perlindungan terhadap masyarakat Tobelo Dalam di kawasan hutan Halmahera.

Ia juga meminta evaluasi terhadap tindakan aparat dalam penanganan konflik Banemo, menolak industrialisasi yang dinilai mengabaikan kepentingan masyarakat, serta menolak proyek Bank Tanah.

“Kami minta pecat oknum kepolisian yang melakukan penembakan kepada masyarakat Banemo, industrialisasi nasional, dan kami menolak keras proyek Bank Tanah,” pungkasnya.