Akademisi IAIN Ternate Kritik Cara Wakil Ketua DPRD Hadapi Massa

Kotapost – Akademisi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate, Mubaddilah Rafa’al, menyoroti insiden kericuhan yang terjadi di lingkungan DPRD Kota Ternate, Rabu (30/9/2026).

Kericuhan terjadi saat massa Dewan Perjuangan Rakyat Moti (DPRM) Menggugat menyampaikan aspirasi dan keluhan masyarakat. Situasi kemudian memanas setelah Wakil Ketua I DPRD Kota Ternate, Amin Subuh, menghampiri massa aksi.

Mubaddilah menilai tindakan yang terjadi dalam insiden tersebut tidak mencerminkan kepemimpinan yang mengedepankan etika komunikasi di ruang publik.

Menurutnya, sebagai pejabat publik sekaligus wakil rakyat, anggota DPRD seharusnya menunjukkan sikap yang beretika, terutama ketika menghadapi masyarakat yang sedang menyampaikan aspirasi maupun keluhan.

Ia bahkan menilai tindakan yang dipertontonkan di ruang publik tersebut menyerupai tindakan premanisme.

“Sebagai pejabat publik sekaligus Wakil Ketua I DPRD Kota Ternate seharusnya mengedepankan komunikasi yang baik, agar hasilnya juga akan baik. Jangan menunjukkan komunikasi yang arogan. Padahal berhadapan dengan warga,” ujar Mubaddilah kepada Kotapost, Kamis (1/10/2026).

Mubaddilah mengatakan, tindakan yang dinilai arogan dan tidak mengedepankan komunikasi yang baik dapat memengaruhi citra lembaga DPRD. Terlebih, posisi yang bersangkutan merupakan Wakil Ketua I DPRD Kota Ternate.

Ia menjelaskan, masyarakat yang datang menyampaikan keluhan seharusnya direspons dengan baik. Sebab, anggota DPRD merupakan representasi masyarakat yang memiliki tanggung jawab untuk menerima dan menindaklanjuti aspirasi warga.

Menurut Mubaddilah, meskipun terdapat upaya dari pihak DPRD untuk menyelesaikan persoalan yang dikeluhkan masyarakat, tindakan yang dinilai tidak semestinya tetap tidak dibenarkan untuk dipertontonkan di ruang publik.

“Ini kan masyarakat menuntut suatu keadilan. Jadi mereka yang menjabat sebagai perwakilan masyarakat, harus berkomunikasi dan mengajak warga untuk berdiskusi, agar masalah dapat diselesaikan,” jelasnya.

Selain persoalan komunikasi, Mubaddilah juga menyesalkan sikap yang ditunjukkan setelah insiden tersebut. Ia menilai, semestinya pihak yang terlibat menyampaikan permintaan maaf kepada publik, khususnya masyarakat Kecamatan Moti.

“Harusnya kan setelah melakukan tindakan seperti itu, yang bersangkutan meminta maaf ke publik, terutama masyarakat Kecamatan Moti. Tapi ini aneh, oknum bersangkutan lebih menebar citra di media,” pungkasnya.