Kepung Kantor Wali Kota Ternate, GAMHAS Bongkar Masalah Air Bersih

Kotapost – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pemerhati Sosial (GAMHAS) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Wali Kota Ternate, Selasa (6/10/2026).

Dalam aksi tersebut, massa mendesak Pemerintah Kota Ternate segera mengatasi persoalan air bersih di sejumlah kelurahan yang hingga kini masih dikeluhkan masyarakat.

Koordinator Lapangan GAMHAS, Mujakar Tjan, menegaskan aksi tersebut digelar untuk menuntut pemerintah segera menyelesaikan persoalan pelayanan air bersih di sejumlah wilayah yang dinilai belum mendapat perhatian serius.

Menurut Mujakar, berdasarkan temuan GAMHAS di lapangan, masih terdapat keluhan masyarakat terkait pendistribusian air bersih yang belum maksimal hingga biaya pemasangan pipa yang dinilai terlalu mahal.

“Sehingga untuk bertahan hidup masyarakat dipaksakan membeli air per profil dengan harga yang berkisar Rp80 ribu hingga Rp125 ribu,” tegas Mujakar dalam orasinya.

Ia menyebutkan, sejumlah wilayah yang menjadi sorotan GAMHAS yakni RT 08 Kelurahan Tubo, RT 13 Kelurahan Tabona, serta RT 01 Kelurahan Sasa.

Mujakar mengungkapkan, warga RT 08 Kelurahan Tubo hingga kini belum menikmati layanan dan distribusi air bersih. Bahkan, fasilitas pendukung seperti jaringan pipa disebut belum tersedia.

“Di Kelurahan Tubo itu sebanyak 30 rumah lebih yang belum mendapat layanan dan distribusi air bersih. Sehingga untuk bertahan hidup, masyarakat membeli air profil dengan harga Rp125 ribu,” ungkapnya.

Sementara di RT 13 Kelurahan Tabona, terdapat 24 rumah yang disebut belum terlayani. Kondisi tersebut membuat warga mengeluhkan pelayanan dan distribusi air bersih yang belum maksimal.

“Selain itu, Kelurahan Foramadiahi hampir 20 rumah masyarakat yang mengeluhkan terkait penyaluran dan distribusi air bersih. Warga juga sudah bertahun-tahun belum menikmati pelayanan yang maksimal,” jelasnya.

Selain persoalan distribusi, kata Mujakar, GAMHAS turut menyoroti mahalnya biaya pemasangan jaringan air bersih. Menurutnya, biaya tersebut semakin membebani masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

“Untuk melakukan pemasangan air dengan harga sebesar Rp1,8 juta hingga Rp2 juta sangat memberatkan masyarakat. Karena bagi mereka belum lagi memenuhi kebutuhan dapur yang membuat mereka tidak sanggup,” katanya.

Sementara itu, Komite GAMHAS, M Risal Aswad, menegaskan Pemerintah Kota Ternate melalui Perumda Ake Gaale harus segera menyelesaikan persoalan pelayanan air bersih tersebut.

Menurutnya, tuntutan tersebut sejalan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 28 Tahun 2011 yang mengatur penyelenggaraan sistem penyediaan air minum oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Perda Nomor 28 Tahun 2011 mengatur penyelenggaraan sistem penyediaan air minum oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Aturan ini sudah jelas, sehingga Perumda harus bekerja lebih optimal lagi,” tegasnya.

Menanggapi tuntutan tersebut, Direktur Utama Perumda Ake Gaale Kota Ternate, Firman Mudaffar Syah, mengapresiasi aspirasi yang disampaikan mahasiswa.

Menurut Firman, khusus Kelurahan Tubo, pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Dinas PUPR Kota Ternate untuk menyediakan fasilitas pendukung seperti jaringan pipa sehingga distribusi air dapat segera dilakukan.

Sementara untuk Kelurahan Foramadiahi, Sasa, dan Tabona, pihaknya akan terus berupaya mengoptimalkan pelayanan dan distribusi air bersih kepada masyarakat.

“Artinya, untuk wilayah yang berketinggian di Kota Ternate, kami akan tetap berupaya agar pelayanan dan distribusi air kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan,” pungkasnya.