Sofifi Masuk Pembangunan Prioritas, Pemprov Siapkan Anggaran Khusus

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Malut, Sarmin S. Adam. Ist

Kotapost – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) mendorong kebijakan penganggaran khusus untuk mempercepat pembangunan Sofifi sebagai ibu kota provinsi.

Kebijakan ini diperlukan untuk menata kawasan ibu kota sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dasar, terutama sektor kesehatan dan pendidikan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Malut, Sarmin S. Adam, mengatakan pembangunan Sofifi merupakan salah satu dari 18 aksi prioritas kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda. Karena itu, diperlukan kebijakan afirmatif, termasuk alokasi anggaran yang secara khusus diarahkan untuk pembangunan Sofifi.

“Sofifi masuk dalam 18 aksi prioritas Ibu Gubernur. Dalam perjalanan dua tahun ini, kami menganggap perlu ada afirmasi dan kebijakan khusus, terutama kebijakan penganggaran berlabel khusus Sofifi, dalam rangka menata wajah ibu kota menjadi lebih baik. Kita sementara mengusulkan, mudah-mudahan ada label khusus untuk Sofifi. Untuk nilai anggarannya belum ada kepastian, karena indikasi kebutuhannya sementara kita susun. Prinsipnya, kita mengusulkan,” ujar Sarmin di sela pertemuan di Ruang VIP Sultan Baabullah, Ternate, akhir pekan lalu.

Menurut dia, percepatan pembangunan Sofifi tidak hanya berorientasi pada penataan kawasan, tetapi juga harus diikuti peningkatan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat. Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah kesehatan, melalui pengembangan Rumah Sakit Sofifi agar mampu menjadi pusat layanan kesehatan atau hub di Pulau Halmahera.

Pemprov Malut menargetkan rumah sakit tersebut mampu memberikan pelayanan medis yang memadai sehingga masyarakat tidak lagi harus dirujuk ke Ternate untuk mendapatkan penanganan kesehatan.

“Kita berharap arahan Ibu Gubernur bisa diwujudkan, sehingga dalam tiga tahun ke depan, hingga 2030, tidak ada lagi pasien yang harus dirujuk sampai menyeberang ke Kota Ternate,” tambahnya.

Untuk mendukung percepatan pembangunan tersebut, pemerintah pusat melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas juga berkolaborasi dengan menempatkan kantor perwakilan Project Management Office (PMO) di Sofifi. Kehadiran PMO diharapkan memperkuat koordinasi dan pelaksanaan program pembangunan.

Sarmin menegaskan, pembangunan Sofifi harus tetap mengutamakan kebutuhan masyarakat. Karena itu, pembahasan mengenai status administratif ibu kota bukan menjadi fokus utama Bappeda. Hal yang lebih penting adalah memastikan pelayanan dasar terus meningkat dari tahun ke tahun.

“Sejauh ini kita tidak memperdebatkan tentang status Sofifi. Prinsip kita adalah pelayanan dasar harus tetap jalan dan kualitasnya diwujudkan. Jadi, tidak ada diskusi soal status Ibu Kota Sofifi itu seperti apa. Karena yang kita dorong adalah wajah ibu kota harus lebih baik dari periode ke periode. Sesuai arahan Ibu Gubernur, kita tidak memperdebatkan soal status Sofifi. Tapi, yang kita dorong adalah wajah ibu kota harus berubah dan layanan dasar kesehatan maupun pendidikan harus lebih baik dari tahun ke tahun,” tegasnya.

Selain kesehatan, sektor pendidikan juga menjadi perhatian Pemprov Malut dalam menjadikan Sofifi sebagai pusat pemerintahan yang nyaman bagi aparatur sipil negara (ASN). Pemerintah daerah mendorong percepatan program nasional, seperti Sekolah Rakyat dan sekolah terintegrasi, serta memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk meningkatkan mutu pendidikan dari jenjang SD hingga SMA.

Sarmin menilai peningkatan kualitas pendidikan penting agar ASN yang bertugas di Sofifi tidak lagi khawatir terhadap pendidikan anak-anak mereka. Dengan fasilitas dan mutu pendidikan yang memadai, para ASN diharapkan dapat membawa keluarganya menetap di Sofifi.

“Harapannya, ASN yang ada di Sofifi tidak lagi merisaukan anak-anaknya yang berada di Ternate. Mereka bisa berinisiatif untuk pindah ketika kualitas pendidikan dari SD sampai SMA di Sofifi sudah memenuhi standar nasional,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sarmin mengatakan percepatan pembangunan Sofifi merupakan bagian dari evaluasi pelaksanaan 18 aksi prioritas kepemimpinan daerah. Evaluasi dilakukan untuk mengukur kemajuan setiap program sekaligus mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.

Pada tahun kedua pelaksanaan program, Bappeda menitikberatkan evaluasi pada pencapaian indikator dampak (outcome), terutama yang berkaitan dengan peningkatan taraf hidup dan pendapatan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya diukur dari terlaksananya kegiatan, tetapi juga manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

Sarmin memastikan perencanaan program dan pembagian pagu anggaran setiap organisasi perangkat daerah (OPD) telah diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

“Seribu persen sepakat, karena dokumen RPJMD yang kita susun sudah berbasis regulasi dan mengikuti arahan kebijakan nasional,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini