JPIK Peringatkan Ancaman Ekologis di Balik Rencana Operasi Galian C Ternate
Kotapost – Rencana DPRD Kota Ternate mendorong percepatan pembentukan tim kajian untuk menyelesaikan perizinan usaha galian C mendapat sorotan dari Jaringan Pemantauan Independen Kehutanan (JPIK) Maluku Utara.
JPIK menilai, dorongan penyelesaian perizinan operasional tersebut berpotensi mengancam keberlangsungan ekologis dan meningkatkan risiko bencana alam yang berdampak terhadap ruang hidup masyarakat.
Direktur JPIK Maluku Utara, Irsandi Hidayat, mengatakan DPRD dan Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate harus mempertimbangkan secara matang rencana tersebut. Menurutnya, kondisi geografis Pulau Ternate yang memiliki keterbatasan wilayah daratan membuat aktivitas penggalian perlu dikaji secara menyeluruh.
“Pertanyaan mendasarnya, sampai kapan Kota Ternate terus memberikan ruang atas aktivitas penggalian. Apakah pembangunan harus selalu dibayar dengan pengurangan kawasan hijau, perubahan bentang alam, kerusakan kawasan tangkapan air, dan meningkatnya ancaman bencana ekologis,” ujar Irsandi, Kamis (19/11/2026).
Ia menjelaskan, Kota Ternate merupakan pulau kecil dengan karakteristik vulkanik, keterbatasan ruang, kawasan hutan lindung, serta ekosistem pesisir dan laut yang harus dilindungi.
Karakteristik tersebut, kata dia, seharusnya menjadi dasar pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan prinsip keadilan ekologis.
Irsandi menilai, aktivitas penggalian yang semakin masif di wilayah dengan keterbatasan geografis justru dapat meningkatkan kerentanan terhadap bencana alam.
“Sebagai wilayah yang berada di gunung api aktif Gamalama, perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan harus mempertimbangkan kerentanan terhadap bahaya vulkanik, longsor, banjir, dan perubahan kondisi hidrologis,” jelasnya.
Selain keberlangsungan ekologis, JPIK juga menyoroti daya dukung dan daya tampung lingkungan jika aktivitas penggalian terus dilakukan secara masif. Pemerintah dinilai perlu menghitung berbagai dampak lingkungan, termasuk kondisi kawasan setelah aktivitas penggalian berakhir.
Menurut Irsandi, persoalan tersebut harus dijawab melalui kajian ilmiah yang independen, bukan sekadar kajian administratif untuk membuka kembali ruang aktivitas penggalian.
“Artinya, dampak terhadap kawasan resapan air. Bagaimana risiko sedimentasi terhadap wilayah pesisir dan laut. Bagaimana pengaruhnya terhadap stabilitas lereng gunung, sumber air masyarakat, serta keselamatan permukiman yang berada di sekitar lokasi penggalian,” katanya.
Karena itu, JPIK mengingatkan DPRD dan Pemkot Ternate agar keberadaan kawasan hutan lindung serta wilayah konservasi darat dan perairan menjadi batas penting dalam menentukan kebijakan pembangunan.
Irsandi menegaskan, kebutuhan pembangunan tidak serta-merta harus dipenuhi melalui pembukaan aktivitas penggalian baru di Pulau Ternate. Pemerintah, kata dia, tidak boleh memperlakukan seluruh ruang di pulau tersebut seolah-olah tersedia untuk dieksploitasi.
“Jika kebutuhan material pembangunan hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Ternate, maka pemerintah harus mengutamakan perencanaan kebutuhan material yang terukur, pemanfaatan material secara efisien, serta alternatif pasokan yang legal dan tidak menimbulkan kerusakan ekologis,” tegasnya.
Di sisi lain, JPIK meminta setiap pengambilan keputusan oleh DPRD dan Pemkot Ternate dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta melibatkan seluruh pihak, terutama masyarakat yang berpotensi terdampak.
“Kami minta agar dalam setiap pengambilan keputusan harus melibatkan masyarakat, bukan hanya institusi pemerintah dan aparat penegak hukum, karena yang akan merasakan dampak adalah warga,” pungkasnya.



Tinggalkan Balasan