Terkendala Hibah Tanah, Pembangunan 5 Gudang Bulog di Malut Tertunda
Kotapost – Rencana pembangunan lima gudang Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) di Maluku Utara pada 2026 belum terealisasi. Pembangunan tersebut masih terkendala proses administrasi hibah tanah dari pemerintah daerah kepada Perum Bulog.
Kepala Perum Bulog Cabang Ternate, Jefry Tanasi, mengatakan pembangunan gudang tahap pertama belum dapat dilaksanakan karena proses hibah lahan masih berjalan di masing-masing daerah.
Menurut Jefry, salah satu persyaratan utama pembangunan gudang adalah kepemilikan sertifikat tanah atas nama Perum Bulog. Dokumen tersebut diperlukan untuk memastikan legalitas lahan sehingga tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun hukum ketika gudang mulai beroperasi.
“Salah satu syarat rekonstruksi pembangunan gudang itu pemerintah daerah harus telah menghibahkan tanah untuk melakukan pembangunan. Namun, sampai saat ini masih terkendala dari aspek administrasi,” ujar Jefry, Senin (16/11/2026).
Ia menyebutkan, terdapat lima kabupaten yang menjadi sasaran pembangunan gudang tahap pertama pada 2026. Kelima daerah tersebut meliputi Kabupaten Kepulauan Sula, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, dan Pulau Morotai.
Dari lima daerah tersebut, Kabupaten Kepulauan Sula, Halmahera Selatan, dan Halmahera Timur telah memasuki tahap akhir proses hibah lahan atau tinggal menunggu penerbitan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Sementara Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Halmahera Tengah proses administrasi hibah oleh pemerintah daerah maupun BPN masih tetap berjalan,” katanya.
Jefry menjelaskan, kondisi geografis Maluku Utara sebagai wilayah kepulauan menjadi salah satu tantangan dalam pendistribusian bahan pokok ke seluruh kabupaten/kota, terutama daerah terpencil.
Keterbatasan infrastruktur pergudangan dinilai dapat memengaruhi kelancaran distribusi dan ketersediaan pangan. Karena itu, pembangunan gudang di sejumlah kabupaten menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem logistik pangan di Maluku Utara.
Ia menegaskan, Perum Bulog terus mengupayakan agar pembangunan gudang tersebut dapat segera direalisasikan setelah seluruh persyaratan administrasi dan legalitas lahan terpenuhi.
“Meski dua gudang masih dalam proses hibah, kami akan berupaya agar secepatnya direalisasikan. Hal itu kami upayakan agar distribusi pangan ke seluruh wilayah kepulauan dapat merata,” jelasnya.
Selain pembangunan lima gudang pada tahap pertama, Perum Bulog juga mulai menyiapkan rencana pembangunan tahap kedua yang menyasar Kabupaten Halmahera Barat dan Pulau Taliabu.
Jefry mengatakan, berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terdapat tujuh gudang Bulog yang direncanakan dibangun di Maluku Utara.
Pembangunan tersebut dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama mencakup lima kabupaten pada 2026, sedangkan tahap kedua direncanakan berlangsung pada 2027 di Halmahera Barat dan Pulau Taliabu.
“Jadi berdasarkan MoU, sebanyak tujuh gudang yang akan dibangun. Tapi, pembangunannya terbagi dalam dua tahap. Pertama, pada 2026 yang meliputi lima kabupaten, dan kedua 2027 terdapat dua kabupaten,” pungkasnya.



Tinggalkan Balasan