LPj APBD Masuki Tahap Final, Bupati Haltim Apresiasi Pandangan Akhir Fraksi DPRD

Kotapost – Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Kabupaten Halmahera Timur memasuki tahap akhir setelah Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur bersama DPRD menyelesaikan seluruh mekanisme pembahasan yang ditutup dengan penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD.

Dalam sambutannya pada rapat paripurna, Bupati Halmahera Timur, Ubaid Yakub., menegaskan penyampaian LPj APBD merupakan kewajiban konstitusional pemerintah daerah yang harus dilaksanakan setiap tahun anggaran. Kewajiban tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Sebagai bagian dari pertanggungjawaban tersebut, Pemkab Haltim menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Bupati menyampaikan apresiasi atas pandangan, kritik, dan saran yang disampaikan seluruh fraksi DPRD. Menurutnya, masukan tersebut memiliki nilai strategis sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan APBD pada tahun-tahun mendatang.

“Berbagai pandangan yang dikemukakan fraksi-fraksi bertujuan baik, yakni memperbaiki dan memperkecil tingkat kesalahan serta kekurangan dalam pelaksanaan APBD. Ini akan menjadi bahan masukan berharga pada fase persiapan APBD selanjutnya agar Pemkab Haltim lebih responsif dalam menyelesaikan dinamika pelayanan publik, kegiatan rutin, pembangunan daerah, hingga peningkatan kinerja aparatur,” ujar Bupati.

Ia menambahkan, pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, lanjut dia, aparatur yang profesional dan mampu menjawab tantangan pembangunan menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar.

Menurut Bupati, kompleksitas persoalan daerah terus meningkat seiring tingginya harapan masyarakat terhadap percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Pemerintah daerah dituntut mampu merespons dinamika tersebut secara cepat dan tepat agar target pembangunan dapat tercapai.

Ia menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Halmahera Timur, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah mengawal proses pembahasan LPj APBD hingga tuntas.

Ia berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjaga demi mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin akuntabel serta pembangunan yang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat Halmahera Timur.