Reses di Kampung Pisang, Jamian Serap Keluhan Warga Soal Penerangan

Kotapost – Minimnya penerangan jalan menjadi salah satu keluhan utama warga Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Ternate Tengah, saat menyampaikan aspirasi kepada Wakil Ketua II DPRD Kota Ternate, Jamian Kolengsusu, dalam agenda reses, Rabu malam (16/9/2026).

Selain persoalan lampu jalan, warga juga mengeluhkan keterbatasan fasilitas pendukung pelayanan di kantor kelurahan. Di antaranya fasilitas Wi-Fi, anggaran alat tulis kantor (ATK), serta minimnya perangkat komputer untuk menunjang pelayanan publik.

Jamian mengatakan, persoalan penerangan jalan menjadi aspirasi yang hampir merata disampaikan warga di sejumlah kelurahan yang dikunjunginya selama masa reses. Karena itu, kebutuhan lampu jalan akan menjadi salah satu persoalan yang diprioritaskan untuk dikawal melalui DPRD Kota Ternate.

“Kalau kita lihat permasalahan yang terjadi di masyarakat, hampir semua kelurahan kalau berkaitan dengan lampu jalan itu merata. Di seluruh kelurahan sudah pasti mereka meneriakan lampu jalan, jadi itu menjadi satu prioritas di masa reses kali ini,” ujar Jamian.

Menurut Jamian, kebutuhan komputer juga menjadi fasilitas penting yang harus diperhatikan pemerintah. Dari tujuh titik reses yang dikunjunginya, kebutuhan minimal satu hingga dua unit komputer di setiap kelurahan dinilai diperlukan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.

“Pertama, reses malam ini target saya untuk bisa menyerap aspirasi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang mendasar yang menyentuh langsung di setiap masyarakat,” katanya.

Dalam reses tersebut, Jamian turut menghadirkan Perwira Seksi Teritorial (Pasiter) Kodim Ternate untuk memberikan penjelasan kepada warga terkait sejumlah program pemerintah, khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.

“Biasanya teman-teman tampil sendirian, tapi saya tampil dengan Pasiter dalam rangka isu-isu yang berkaitan dengan Koperasi Merah Putih dan MBG,” jelasnya.

Ia menegaskan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan dibawa ke pembahasan DPRD Kota Ternate. Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi antara pemerintah melalui Musrenbang dan DPRD melalui reses serta pokok-pokok pikiran (pokir).

“Saya yakin semua program berjalan secara normatif, lalu kita akan dorong kepada pemerintah dan sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah kita saat ini,” pungkas Jamian.