Pemkab Haltim Perkuat Sinkronisasi Data Peserta JKN dan Layanan Kesehatan

Kotapost – Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) menggelar Forum Koordinasi BPJS Kesehatan untuk memperkuat sinkronisasi data kepesertaan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Forum dipimpin langsung Sekretaris Daerah Halmahera Timur, Ricky Chairul Richfat dan dihadiri Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Maba, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta 16 kepala puskesmas se-Kabupaten Halmahera Timur.

Sekda Ricky menekankan pentingnya seluruh pemangku kepentingan duduk bersama untuk merumuskan solusi terhadap berbagai kendala pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di lapangan.

Menurutnya, perluasan cakupan kepesertaan harus diiringi kesiapan administrasi dan kapasitas pelayanan kesehatan.

“Salah satu poin utama yang dibahas yakni sinkronisasi data kependudukan dengan data kepesertaan BPJS Kesehatan,” jelasnya.

Ia mengaku, Pemkab Haltim mendorong agar data KTP Halmahera Timur dan data kepesertaan dapat terus diperbarui untuk menghindari kendala ketika masyarakat mengakses layanan kesehatan.

Selain itu, forum membahas peningkatan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), termasuk puskesmas, serta pelayanan rujukan di RSUD Maba.

Ia juga menyoroti karakteristik masyarakat adat yang dalam kondisi tertentu masih berobat secara mandiri tanpa mengikuti prosedur standar pelayanan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam forum untuk dicarikan skema pelayanan yang tetap humanis bagi masyarakat, namun tidak bertentangan dengan ketentuan BPJS Kesehatan.

Berdasarkan data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, cakupan kepesertaan JKN di Halmahera Timur ditargetkan mencapai 99 persen pada 2029.

Sementara cakupan peserta aktif khusus segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang didanai pemerintah daerah ditargetkan mencapai 76 persen.

Saat ini, lanjut dia, tingkat keaktifan peserta BPJS Kesehatan di Halmahera Timur tercatat sekitar 90,63 persen. Angka tersebut disebut berada di atas rata-rata nasional yang berada di kisaran 80 persen dan menempatkan Halmahera Timur dalam jajaran 30 besar kabupaten dengan tingkat keaktifan peserta tertinggi secara nasional.

Sekda Ricky menegaskan, pencapaian tersebut perlu dipertahankan melalui kolaborasi antara Pemkab Halmahera Timur, Dinas Kesehatan, RSUD, puskesmas, dan BPJS Kesehatan.

“Kami ingin memastikan bahwa ruang-ruang dialog ini produktif dan solutif. Kolaborasi antara Pemda, Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas, dan BPJS Kesehatan harus berjalan beriringan tanpa memberatkan masyarakat, sekaligus menjaga keberlanjutan program JKN,” ujar Sekda Halmahera Timur.

Dalam forum tersebut, Pemkab Haltim bersama BPJS Kesehatan dan seluruh kepala puskesmas juga sepakat memperkuat koordinasi dalam menangani peserta nonaktif serta memastikan pemutakhiran data dilakukan secara berkala melalui aplikasi SIKS-NG pada Dinas Sosial.