Minim Pengunjung, DPRD Minta Dispar Ternate Perbaiki Fasilitas Wisata Danau Tolire
Kotapost – Komisi II DPRD Kota Ternate meminta Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Ternate segera melakukan perbaikan dan perawatan sejumlah fasilitas di Wisata Danau Tolire, Kelurahan Takome, Kecamatan Ternate Barat.
Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menarik minat wisatawan yang berasal dari Kota Ternate maupun luar Maluku Utara.
Ketua Komisi II DPRD Kota Ternate, Farijal S. Teng, mengatakan Danau Tolire memiliki potensi besar yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan PAD daerah. Karena itu, wisata tersebut mesti dioptimalkan dari aspek pengelolaannya.
Selain peningkatan PAD, menurut Farijal, optimalisasi Wisata Danau Tolire dapat memberikan manfaat positif terhadap masyarakat sekitar, termasuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sedang berusaha di lokasi tersebut.
“Pemerintah Kota melalui Dispar Kota Ternate harus mampu menyelesaikan persoalan dari aspek pemanfaatan, pengelolaan, maupun perawatan Wisata Danau Tolire, agar dapat menarik minat wisatawan. Apalagi wisata merupakan sektor unggulan di Kota Ternate,” ujar Farijal, Sabtu (31/10/2026).
Ia menjelaskan, untuk melakukan langkah perbaikan maupun perawatan fasilitas di sejumlah wisata, Pemkot Ternate masih mengalami kendala dalam aspek pembiayaan, karena diperhadapkan dengan pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD).
Karena itu, lanjut dia, untuk mengantisipasi persoalan tersebut Komisi II DPRD Kota Ternate pernah melakukan kunjungan kerja ke kementerian terkait sebagai upaya mendorong langkah perbaikan maupun perawatan fasilitas melalui penganggaran pemerintah pusat.
Namun, belum mendapat hasil, karena Kota Ternate belum memiliki salah satu persyaratan dalam permintaan anggaran. Syarat yang mesti disediakan meliputi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Ripparda).
“Ada salah satu syarat yang belum diselesaikan Pemerintah Kota Ternate, yakni Ripparda. Itu yang membuat perbaikan fasilitas di sektor wisata sangat terbatas, terutama di tengah pemangkasan anggaran ke daerah,” katanya.
Karena belum mendapat pembiayaan yang memadai, Farijal menegaskan, Pemkot Ternate melalui Dispar Kota Ternate menetapkan target penarikan retribusi harus sesuai dengan potensi dan kondisi fasilitas wisata di lapangan.
Apabila kondisi fasilitas di lapangan belum memadai atau sudah tidak memiliki ketertarikan para wisatawan, maka penerapan target harus segera dievaluasi, guna dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan.
“Kami DPRD minta pemerintah dalam menetapkan target pendapatan daerah khususnya di sektor wisata harus sesuai dengan kondisi riil lapangan. Apabila penerapan target tidak bersesuaian dengan kondisi rill, maka harus segera dievaluasi,” pungkasnya.



Tinggalkan Balasan