Bappeda Catat 121 Subkegiatan Belum Diinput OPD Pemprov Malut
Kotapost – Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, menyoroti rendahnya realisasi pelaksanaan anggaran daerah yang masih berada di bawah target. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta mempercepat pelaksanaan program prioritas menjelang akhir tahun anggaran 2026.
Hal itu disampaikan Sarbin saat membuka Rapat Pra-Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku Utara di Ruang Rapat VIP Pemda Malut, Bandara Sultan Baabullah, Ternate, Jumat (23/10/2026).
Dalam arahannya, Sarbin meminta seluruh pimpinan OPD mengidentifikasi program dan kegiatan yang mendukung langsung pelaksanaan prioritas pembangunan daerah sesuai visi dan misi pemerintahan Sherly-Sarbin.
“Ini harus menjadi perhatian khusus bagi seluruh pimpinan OPD. Semua wajib mengidentifikasi program kegiatan yang mendukung langsung pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah, sesuai dengan visi dan misi pemerintahan Sherly-Sarbin,” tegasnya.
Menurut Sarbin, percepatan realisasi program menjadi tanggung jawab bersama karena berkaitan dengan janji politik pemerintah daerah kepada masyarakat. Karena itu, setiap OPD diminta memaparkan capaian secara transparan, termasuk kendala yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan.
“Melalui forum ini, tolong identifikasikan program mana saja yang mengalami keterlambatan beserta kendala fungsinya seperti apa. Rapat seperti ini adalah rutinitas penting untuk memastikan bahwa proses pembangunan berjalan baik, terukur, dan hasil akhirnya benar-benar bisa dinikmati oleh rakyat Maluku Utara,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Maluku Utara, Sarmin Adam, menjelaskan rapat tersebut merupakan bagian dari tugas Bappeda dalam melakukan monitoring, evaluasi, dan pengendalian program, kegiatan, serta subkegiatan APBD Tahun Anggaran 2026.
Sebanyak 20 OPD diundang untuk memaparkan perkembangan pelaksanaan program hingga Triwulan III sekaligus membahas langkah percepatan menghadapi Triwulan IV yang waktu efektifnya tersisa sekitar dua bulan.
“Setidaknya ada 20 OPD yang kami undang hari ini untuk melaporkan progres kerja mereka hingga Triwulan III, sekaligus menyikapi langkah taktis menghadapi Triwulan IV yang waktu efektifnya tinggal dua bulan lagi,” kata Sarmin.
Ia menyebutkan, 20 OPD tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan tiga instrumen pembangunan daerah, yakni 18 program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur, proyek strategis daerah, serta Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Ketiga instrumen tersebut menjadi fokus evaluasi untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran dan realisasi program hingga akhir 2026.
“Ketiganya adalah 18 Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur, Proyek Strategis Daerah, serta Standar Pelayanan Minimal (SPM). Tiga hal ini menjadi tema sentral dalam monev Triwulan III menuju Triwulan IV ini, sekaligus menindaklanjuti arahan pimpinan demi percepatan penyerapan maupun realisasi program hingga akhir tahun 2026,” pungkasnya.
Berdasarkan data pemantauan Bappeda terhadap penginputan realisasi kinerja subkegiatan pada 37 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Malut per 21 Oktober 2026 pukul 11.21 WIT, dari total 1.006 subkegiatan, baru 590 yang telah terisi atau terinput.
Jumlah tersebut setara 58,65 persen. Sementara 416 subkegiatan lainnya atau 41,36 persen belum terisi. Bahkan, terdapat 121 subkegiatan atau 12,03 persen yang belum melakukan penginputan sama sekali.
Data tersebut menjadi salah satu indikator yang perlu ditindaklanjuti dalam evaluasi kinerja OPD, terutama menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026.



Tinggalkan Balasan