Demo di Kediaman Gubernur, Mahasiswa Bongkar Deretan Persoalan Maluku Utara
Kotapost – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi November Memanggil menggelar aksi demonstrasi di Kediaman Gubernur Maluku Utara, Kelurahan Takoma, Kota Ternate, Selasa (17/11/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan sejumlah persoalan yang dinilai belum mendapat penyelesaian dari pemerintah. Mulai dari perampasan ruang hidup masyarakat akibat aktivitas pertambangan, pembangunan batalion Pangdam, akses pendidikan, hingga dugaan kasus pembunuhan di kawasan hutan Halmahera.
Koordinator Lapangan Aksi, Mudasir Yudin, mengatakan demonstrasi tersebut merupakan bentuk protes terhadap berbagai persoalan yang dikeluhkan masyarakat, khususnya warga yang tinggal di sekitar wilayah konsesi industri ekstraktif pertambangan.
Menurut Mudasir, keberadaan 133 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Pulau Halmahera dan sejumlah pulau kecil berpotensi mengancam ruang hidup masyarakat lokal, terutama petani, nelayan, dan kelompok masyarakat miskin perkotaan.
“Berdasarkan data dari Walhi Maluku Utara, sebanyak 133 IUP yang beroperasi di Pulau Halmahera dan pulau-pulau kecil. Ini akan mengancam ruang hidup warga. Karena itu, kami meminta agar segera evaluasi perizinannya,” tegas Mudasir dalam orasinya.
Selain persoalan pertambangan, mahasiswa mendesak Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendorong pemerataan akses pendidikan gratis bagi seluruh anak daerah, terutama masyarakat dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
Mereka juga menuntut pengusutan dugaan kasus pembunuhan di kawasan hutan Halmahera Timur dan Halmahera Tengah. Mudasir menilai, persoalan tersebut harus segera diselesaikan oleh pihak berwenang agar tidak terus mengganggu aktivitas masyarakat.
“Kami akan tetap mengawal persoalan dugaan pembunuhan di kawasan hutan Haltim-Halteng yang hingga kini belum juga diselesaikan oleh Polda dan Pemprov Maluku Utara. Karena akibat belum diselesaikan, aktivitas masyarakat menjadi terganggu,” jelasnya.
Mahasiswa turut mempersoalkan rencana pembangunan batalion Pangdam di Sofifi. Mereka menilai pembangunan tersebut berpotensi menjadi bagian dari skema pengamanan kepentingan industri ekstraktif yang beroperasi di kawasan hutan Halmahera dan pulau-pulau kecil.
“Bagi kami, pembangunan batalion Pangdam ini merupakan suatu skema yang dimainkan pemerintah untuk mengamankan kepentingan industri ekstraktif agar tetap beroperasi di Maluku Utara,” katanya.
Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Maluku Utara juga menjadi sorotan. Mahasiswa mendesak pemerintah pusat dan daerah menetapkan kondisi tersebut sebagai bencana nasional.
Selain itu, mereka menyoroti kebijakan PT Nico di Kabupaten Halmahera Utara terkait pembelian buah kelapa yang dinilai merugikan petani. Perusahaan tersebut disebut membeli kelapa dengan harga Rp2.500 per buah.
Mudasir menilai harga tersebut tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan petani selama proses produksi.
“Artinya, PT Nico membeli kelapa dengan harga yang sangat murah. Bayangkan, harga per buah kelapa yang dibeli sebesar Rp2.500. Ini sangat memprihatinkan bagi masyarakat, karena saat bekerja, petani harus mengeluarkan biaya yang membengkak,” tuturnya.
Ia menegaskan, mahasiswa akan terus mengawal seluruh tuntutan tersebut. Jika tidak mendapat respons dari pemerintah, Aliansi November Memanggil berencana melakukan konsolidasi dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat untuk membangun gerakan yang lebih besar.
“Apabila tuntutan yang kami bawa hari ini tidak diakomodir, kami akan lakukan konsolidasi hingga gerakan yang lebih besar untuk menuntut terkait kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku Utara, Kadri La Etje, menyatakan pemerintah daerah akan menindaklanjutinya sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia mengatakan, tuntutan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah akan ditindaklanjuti di tingkat provinsi. Sementara persoalan yang berada di luar kewenangan daerah akan direkomendasikan kepada pemerintah pusat.
“Dari semua tuntutan yang disampaikan, akan segera ditindaklanjuti di tingkat daerah. Sementara untuk wewenang yang berada di pemerintah pusat, kami akan direkomendasikan,” pungkasnya.



Tinggalkan Balasan