Air Bersih dan Senyum yang Hilang di Kota Ternate

Kota itu tampak hidup. Gedung-gedung megah berdiri kokoh, lampu jalan menerangi sudut-sudutnya, seolah ritme kehidupan berjalan tanpa jeda, tanpa masalah. 

Namun di balik gemerlap itu, keresahan justru tumbuh diam-diam di ruang-ruang sunyi. Ada persoalan mendasar yang seharusnya disentuh, tetapi justru terus diabaikan.

Sore itu hening. Seorang perempuan tua menjaga api yang hampir padam di tungku usang. Matanya memerah diterpa asap, sementara kerasnya hidup terus menekan tanpa jeda. Di balik rutinitas sederhana itu, tersimpan beban yang tak terlihat—tentang bagaimana bertahan hidup di kota yang semakin mahal.

Warga Dilanda Krisis Air Bersih

Kecemasan jelas tergambar di wajah perempuan itu. Janji distribusi air bersih di RT 08 Kelurahan Tubo tak pernah terealisasi. Warga pun terpaksa membeli air dengan harga mencapai Rp 125 ribu per profil.

Pengeluaran ini bukan sekadar angka, melainkan beban yang menekan kehidupan sehari-hari. Di tengah kebutuhan lain seperti pendidikan, pangan, dan sosial, air justru menjadi kemewahan.

Kondisi serupa terjadi di Kelurahan Foramadiahi. Distribusi air yang tidak lancar memaksa warga mengandalkan air hujan dan membeli air profil seharga Rp 85 ribu. Di Kelurahan Sasa RT 01, air mengalir tanpa jadwal pasti.

Ironisnya, warga yang ingin memasang pipa harus membayar hingga Rp 3 juta. Angka yang tak masuk akal bagi mereka yang berpenghasilan tak menentu.

Nasib tak jauh berbeda dialami warga Kelurahan Tabona. Air yang dulu mengalir kini dialihkan ke wilayah lain. Meski tetap membayar, warga tidak lagi menikmati layanan. Membeli air profil menjadi satu-satunya pilihan.

Masalah ini bukan tanpa sebab. Mandeknya distribusi air di Ternate dipengaruhi oleh berbagai faktor yakni, pembangunan sumur bor yang masif, pertumbuhan penduduk, hingga tantangan geografis wilayah berketinggian.

Ironisnya, pembangunan sumur bor yang seharusnya menjadi solusi justru berpotensi memperparah krisis.

Dilansir dari ekoador.id, eksploitasi ini dapat menurunkan produksi air. Sementara itu, studi Balai Wilayah Sungai menunjukkan bahwa cadangan air tanah Pulau Ternate sangat terbatas. Mongabay juga mencatat, bahwa eksploitasi berlebihan dapat merusak kualitas dan kuantitas air tanah dalam jangka panjang.

Suara Warga yang Terabaikan

Situasi ini jelas tidak bisa dianggap wajar. Bayangkan, warga harus membeli air hingga lima kali dalam sebulan. Dengan harga Rp 85 ribu hingga Rp 125 ribu, air menjadi salah satu pengeluaran terbesar di tengah penghasilan yang tidak pasti.

Padahal, air adalah kebutuhan dasar yang dijamin negara. UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 menegaskan sumber daya alam harus dikelola untuk kemakmuran rakyat. Namun dilapangan justru sebaliknya.

Akses terhadap kebutuhan dasar masih timpang. Rakyat kecil harus berjuang sendiri, sementara mereka yang memiliki akses dan kekuasaan lebih mudah mendapatkan layanan.

Anak-anak di wilayah pinggiran seolah menjadi “anak tiri”, dan negara luput dari perhatian.

Di saat yang sama, sebagian penguasa justru sibuk membangun citra di ruang digital.

Keluhan warga telah berulang kali disampaikan. Jawaban pun sering diberikan, namun tanpa kepastian. Harapan perlahan memudar, tergantikan oleh kelelahan menghadapi hidup yang semakin berat.

Di tengah tekanan ekonomi yang kian mencekik, warga dipaksa memikirkan sesuatu yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Air bersih.

Sudah saatnya persoalan ini tidak lagi dipandang sebelah mata. Air bukan sekadar kebutuhan, melainkan hak dasar. Dan ketika hak itu tak terpenuhi, yang hilang bukan hanya kenyamanan hidup—tetapi juga martabat manusia.

Penulis: Muhamad Iksan Baskara Hi. Abdullah