Pemkot Ternate Perkuat Pasokan Telur Ayam Lewat Kerja Sama Blitar

Kotapost — Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate terus memperkuat rantai pasok pangan guna menjaga stabilitas harga di Kota Ternate. Setelah sebelumnya menjalin kerja sama untuk komoditas bawang merah dengan Pemerintah Kota Probolinggo, kini Pemkot Ternate menggandeng Pemerintah Kabupaten Blitar untuk mengamankan pasokan telur ayam.

Kesepakatan tersebut dikukuhkan melalui Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Kerja Sama Antardaerah (KAD) yang berlangsung di Ruang Rapat Candi Simping, Kantor Pemerintah Kabupaten Blitar, Kamis (3/9/2026).

Kerja sama strategis yang diinisiasi Bank Indonesia tersebut menjadi salah satu langkah Pemkot Ternate dalam mengantisipasi gejolak harga pangan di daerah. Kabupaten Blitar diketahui merupakan salah satu daerah penghasil telur ayam terbesar di Indonesia.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Rizal Marsaoly, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Blitar atas keterbukaan dan dukungan dalam kerja sama tersebut.

“Kami menyambut baik sinergi ini. Setelah kemarin bersama Pemkot Probolinggo untuk komoditas bawang, hari ini kita melangkah bersama Pemkab Blitar untuk komoditas telur ayam. Kami berharap kerja sama antardaerah ini dapat berjalan lancar dan efektif menekan angka inflasi di Kota Ternate,” ujarnya.

Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Ternate itu mengatakan, melalui skema KAD, pasokan telur ayam ke Ternate diharapkan dapat terjamin secara berkelanjutan dengan harga yang lebih terjangkau dan transparan.

Menurutnya, kerja sama tersebut sekaligus memperkuat koordinasi TPID dalam menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif antardaerah.

“Agenda ini diharapkan dapat memperkuat ketersediaan telur ayam di Kota Ternate, terutama dalam menghadapi potensi kenaikan permintaan dan gejolak harga pangan,” jelasnya.

Agenda diakhiri dengan penandatanganan dokumen kerja sama serta pembahasan teknis terkait mekanisme distribusi dan rantai pasok yang melibatkan pelaku usaha dari kedua wilayah.