Pemkab Haltim Siapkan Skema Pembiayaan, Targetkan RSUD Maba Mandiri 2027

Kotapost – Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) mulai menyiapkan skema pembiayaan untuk mendorong Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Maba lebih mandiri dalam mengelola operasional pada 2027.

Persiapan tersebut menjadi bagian dari pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. Sekretaris Daerah Haltim Ricky Chairul Richfat menggelar pertemuan bersama manajemen RSUD Maba, para kepala ruangan, Inspektur Daerah, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Rabu (16/9/2026).

Pertemuan itu tidak hanya membahas kebutuhan anggaran, tetapi juga memetakan berbagai persoalan pelayanan dan kebutuhan rumah sakit yang harus diakomodasi dalam rancangan APBD 2027.

Ricky mengatakan sektor kesehatan menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, penguatan RSUD Maba juga berkaitan dengan dukungan Kementerian Kesehatan serta arah kebijakan pemerintah pusat.

“Tahun ini RSUD Maba betul-betul mendapatkan bantuan, dan target kita di tahun 2027 RSUD Maba sudah harus mandiri dalam mengelola operasionalnya,” kata Ricky.

Karena itu, pemerintah daerah melakukan evaluasi secara langsung untuk mengetahui kebutuhan rumah sakit. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan dalam merumuskan kebijakan anggaran pada APBD 2027.

Evaluasi mencakup kondisi pelayanan bagi masyarakat Halmahera Timur maupun kebutuhan sektor swasta yang selama ini turut memanfaatkan fasilitas RSUD Maba.

Selain kebutuhan operasional, pembiayaan tenaga honorer juga menjadi salah satu persoalan yang tengah dicarikan solusinya. Ricky mengatakan pengalokasian anggaran untuk tenaga honorer tidak lagi menggunakan skema reguler sejak 2025.

Pemerintah daerah kini membahas alternatif pembiayaan agar pembayaran honorarium tetap dapat berjalan. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah membangun pola kerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Halmahera Timur.

“Kami sedang mencari formula dan berdiskusi dengan pihak perusahaan untuk membantu menalangi pembayaran honorer. Langkah ini masih dalam tahap pembahasan intensif,” ujarnya.

Di sisi lain, pemenuhan tenaga medis juga menjadi perhatian. Ricky menyebut kebutuhan tujuh dokter spesialis dasar di RSUD Maba secara umum telah terpenuhi. Namun, jumlah tersebut dinilai belum cukup untuk memastikan pelayanan berjalan selama 24 jam.

Pemerintah daerah mempertimbangkan penambahan dokter pada sejumlah bidang spesialis dengan pola dua dokter untuk satu layanan.

“Satu dokter tidak mungkin bekerja penuh 24 jam tanpa jeda. Karena itu, idealnya ada dua dokter ahli di setiap stase agar bisa saling melengkapi dan bergantian tugas,” kata Ricky.

Untuk dokter umum, lanjutnya, jumlahnya relatif mencukupi. Kekurangan masih terdapat pada sejumlah layanan spesialis yang perlu dilengkapi agar pelayanan RSUD Maba dapat berjalan optimal.

Dengan demikian, target kemandirian RSUD Maba pada 2027 tidak hanya bergantung pada besaran anggaran. Pemerintah daerah juga perlu memastikan skema pembiayaan tenaga kerja, kecukupan dokter spesialis, serta tata kelola operasional rumah sakit berjalan secara beriringan.