Gebrak Halteng Ungkap Upah Buruh IWIP Masih Sangat Rendah
Kotapost – Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) memprotes kebijakan penetapan upah pekerja di kawasan industri Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP).
Mereka menilai besaran upah yang diterima buruh belum sebanding dengan kontribusi pekerja terhadap pertumbuhan ekonomi Maluku Utara.
Aliansi Gebrak yang terdiri dari tiga organisasi buruh, yakni Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), dan Federasi Serikat Pekerja Industri Merdeka (FSPIM), menilai kebijakan pengupahan saat ini belum mencerminkan kebutuhan hidup layak pekerja di kawasan industri.
Protes tersebut disampaikan dalam konferensi pers sekaligus peluncuran kertas posisi bertajuk Upah Layak Buruh Industri Nikel Weda yang berlangsung di Villa Ma’rasai, Kota Ternate, Senin (2/11/2026).
Dalam kertas posisi tersebut, Gebrak mengacu pada hasil survei yang dilakukan sebanyak tiga kali, yakni pada 18 Agustus, 2 September, dan 17 September 2026.
Survei itu mencakup tujuh komponen dengan 64 item komoditas yang dipantau di Pasar Lelilef, kawasan yang menjadi tempat mayoritas pekerja tinggal dan berbelanja.
Perwakilan FSPMI, Rahmat, mengatakan Upah Minimum Provinsi (UMP) Maluku Utara pada 2026 sebesar Rp3,51 juta per bulan. Menurutnya, angka tersebut belum sebanding dengan kontribusi buruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Berdasarkan hasil survei Gebrak, kebutuhan hidup layak buruh di lingkungan industri mencapai Rp5,857 juta per bulan. Angka itu lebih tinggi sekitar Rp2,347 juta dibandingkan UMP Maluku Utara 2026.
“Kami telah survei, dan hasilnya komponen hidup layak untuk buruh di lingkungan industrial mencapai Rp5.857 ribu per bulan atau berada di atas penetapan UMP Maluku Utara dengan besaran Rp2.347 ribu per bulan,” ujar Rahmat.
Ia menjelaskan, UMP Maluku Utara pada 2025 mengalami kenaikan sekitar 6,5 persen menjadi Rp3,408 juta. Sementara pada 2026, kenaikannya hanya sekitar 3 persen.
Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan kebijakan pengupahan bagi buruh sektor pertambangan dan industri pengolahan belum mencerminkan besarnya kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian daerah.
“Kami nilai pengupahan itu seperti paradoks, sebab sektor tersebut adalah tempat sebagian besar buruh bekerja. Selain itu, dokumen formula pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi dalam Peraturan Pemerintah 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan berpeluang menghasilkan kenaikan hingga 18 persen,” jelasnya.
Rahmat juga merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai 39,10 persen pada triwulan III 2025. Angka tersebut jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,04 persen.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tersebut ditopang sektor pertambangan dan industri pengolahan melalui aktivitas hilirisasi nikel, terutama di kawasan industri Halmahera Tengah.
Ia turut menyinggung pernyataan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengenai kontribusi pekerja di kawasan industri terhadap perekonomian daerah.
“Gubernur Sherly Tjoanda sendiri mengakui adanya ratusan ribu pekerja di kawasan industri itu telah memberikan sumbangsih kepada pertumbuhan ekonomi dengan biaya makan mereka diperkirakan sekitar Rp1 triliun per tahun. Belum lagi dari aspek yang lain,” katanya.
Sementara itu, perwakilan SBSI, Dirson, menilai penerapan UMP Maluku Utara sebagai dasar pengupahan membuat buruh menghadapi tekanan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Ia menyebutkan, tekanan tersebut semakin berat seiring kenaikan inflasi tahunan Maluku Utara. Berdasarkan data yang disampaikannya, inflasi meningkat dari 1,18 persen pada Oktober 2025 menjadi 1,89 persen pada November 2025.
Dirson juga mengungkapkan Halmahera Tengah sempat mengalami inflasi sebesar 3,12 persen pada Maret 2025. Di sisi lain, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Halmahera Tengah 2026 belum ditetapkan hingga melewati tenggat waktu, sehingga PT IWIP menggunakan UMP Maluku Utara sebagai dasar pengupahan.
“Akibatnya, buruh di sekitar kawasan industri menghadapi keterbatasan menghidupi kebutuhan sehari-hari, mulai dari layanan air bersih, listrik, bahan bakar minyak, pengelolaan sampah, dan pembiayaan hunian sementara. Untuk menutupi kekurangan itu, buruh mengambil lembur panjang dan menggadaikan ATM ke jasa BRILink,” ungkapnya.
Perwakilan FSPIM, Irfan Umar, menambahkan Gebrak mendesak agar penetapan upah minimum 2027 mengacu pada komponen kebutuhan hidup layak buruh sektor pertambangan dan industri pengolahan.
Selain itu, mereka meminta seluruh pekerja, terutama buruh di kawasan industri ekstraktif pertambangan, dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan oleh Dewan Pengupahan.
Irfan juga mengajak masyarakat Maluku Utara untuk bersama-sama memperjuangkan hak pekerja di tengah persoalan pemenuhan kebutuhan hidup buruh.
“Kami mengajak kepada seluruh pekerja di Maluku Utara, termasuk guru, tenaga kesehatan, dan pekerja ritel, perkebunan, kehutanan, dan perikanan, bersatu memperjuangkan upah layak,” pungkasnya.



Tinggalkan Balasan