Perjalanan Dinas hingga BBM Dipangkas, Haltim Hemat Rp17 Miliar pada APBD 2027

Sekretaris Daerah (Sekda) Halmahera Timur, Ricky Chairul Richfat. Ist

Kotapost – Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Maluku Utara, memangkas belanja hampir Rp17 miliar dalam penyusunan APBD Induk 2027.

Penghematan tersebut diarahkan untuk memperkuat pembiayaan pembangunan infrastruktur, terutama jalan.

Sekretaris Daerah Halmahera Timur, Ricky Chairul Richfat, mengatakan efisiensi anggaran dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat sekaligus mengoptimalkan belanja daerah agar lebih berdampak bagi masyarakat.

Menurut Ricky, terdapat enam sektor yang menjadi sasaran penghematan, yakni perjalanan dinas, kegiatan rapat, sosialisasi, bimbingan teknis (Bimtek), belanja makan dan minum, serta penggunaan bahan bakar minyak (BBM).

“Enam sektor itu yang dilakukan efisiensi oleh Pemda Haltim. Dari efisiensi tersebut bisa mengurangi anggaran hampir Rp17 miliar,” ujarnya.

Ia menjelaskan, anggaran hasil efisiensi tersebut memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Dengan nilai hampir Rp17 miliar, pemerintah daerah memperkirakan dapat membiayai pembangunan jalan sepanjang lima hingga enam kilometer lebih.

Karena itu, arah kebijakan efisiensi APBD 2027 difokuskan pada penguatan belanja infrastruktur, terutama melalui peningkatan alokasi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum (PU).

“Selain itu, pemerintah daerah tetap memprioritaskan OPD yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan,” tegasnya.

Sementara itu, organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya akan menyesuaikan belanja dengan mempertimbangkan ruang efisiensi yang masih tersedia. Pemerintah daerah juga akan terus mengevaluasi pos anggaran yang masih memungkinkan untuk dikurangi.

Terkait belanja alat tulis kantor (ATK), Ricky menyebutkan pagu anggaran seluruh OPD di lingkungan Pemkab Haltim pada 2026 hanya sekitar Rp15 juta. Dengan demikian, penghematan berikutnya lebih diarahkan pada pos belanja lain, terutama perjalanan dinas dan penggunaan BBM.

Di sisi lain, Ricky mengakui Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat hingga kini belum sepenuhnya kembali seperti kondisi sebelumnya. Meski sudah terdapat perbaikan kebijakan, skema DBH yang diterima daerah belum sepenuhnya pulih.

Ia berharap efisiensi dalam APBD Induk 2027 dapat menjaga keseimbangan fiskal daerah tanpa menghambat pembangunan infrastruktur maupun pelayanan dasar kepada masyarakat.

“Penghematan anggaran bukan sekadar mengurangi belanja pemerintah, tetapi juga memastikan anggaran yang tersedia lebih banyak diarahkan pada kebutuhan pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Halmahera Timur,” pumgkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini