Operasi Galian C di Ternate Tanpa Izin, DPRD Dorong Pembentukan Tim Kajian
Kotapost – DPRD Kota Ternate mendorong percepatan pembentukan tim kajian lintas sektor untuk mencari solusi atas polemik perizinan usaha galian C yang hingga kini belum memiliki kejelasan izin operasional.
Dorongan tersebut disampaikan Wakil Ketua I DPRD Kota Ternate, Amin Subuh, usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I, II, dan III, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, serta perwakilan pengusaha galian C di Kota Ternate, Kamis (5/11/2026).
Amin mengatakan, pembentukan tim kajian diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengkaji batasan regulasi terkait pembangunan berkelanjutan di wilayah Kota Ternate.
Menurutnya, kondisi geografis Pulau Ternate sebagai wilayah dengan luas terbatas membuat aktivitas pengambilan atau pengerukan sumber daya alam (SDA) secara berlebihan untuk memenuhi kebutuhan material pembangunan tidak dapat dilakukan sembarangan.
Di sisi lain, kebutuhan material galian C tetap diperlukan untuk menunjang pembangunan di Kota Ternate, baik untuk kepentingan perumahan masyarakat maupun proyek pemerintah daerah dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
“Dengan luasan Pulau Ternate yang terbilang kecil, maka operasi galian C dalam regulasi saat ini tidak diperbolehkan. Tapi, pembangunan Kota Ternate membutuhkan material galian C. Karena itu, tim akan mencari solusi,” ujar Amin.
Ia menjelaskan, tim kajian nantinya melibatkan berbagai unsur dan profesi untuk membahas regulasi yang dinilai saling berbenturan sekaligus merumuskan jalan keluar. Upaya tersebut diharapkan dapat memastikan pembangunan di Kota Ternate tetap berjalan dengan landasan hukum yang jelas.
Amin menyebutkan, hasil kajian juga dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah pusat apabila penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan kebijakan di tingkat nasional.
“DPRD mendorong pembentukan satu tim kajian yang melibatkan semua stakeholder, baik dari DPRD, pemerintah, maupun dari Aparat Penegak Hukum (APH) atau advokat. Terkait batasan pembangunan, kalau tim telah menemukan solusi, tim akan bawa ke pemerintah pusat,” jelasnya.
Sementara itu, mengenai penghentian sementara aktivitas galian C yang hingga kini disebut belum memiliki kejelasan dasar hukum, Amin mengatakan hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah daerah.
“Jadi, terkait pemberhentian sementara operasi galian C karena belum mendapat kekuatan hukum, itu merupakan wewenang pemerintah daerah. Tapi, berdasarkan pengakuan teman-teman, mereka merasa kesulitan saat beroperasi, karena belum ada izin,” pungkasnya.



Tinggalkan Balasan