TNI dan Sekuriti Bubarkan Nobar Film ‘Pesta Babi’ di Unkhair Ternate

Kotapost – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Arfat Pencinta Alam (Karfapala) Universitas Khairun (Unkhair) Ternate menggelar nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi di sekretariat Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Selasa malam (12/5/2026).

Namun, kegiatan tersebut dibubarkan oleh anggota TNI bersama sekuriti kampus sekitar pukul 22.57 WIT.

Pembubaran itu menjadi kali kedua pemutaran film dokumenter tersebut dihentikan di Kota Ternate. Sebelumnya, kegiatan serupa yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ternate dan Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) Maluku Utara di Pendopo Benteng Oranje pada Jumat malam (8/5/2026) juga dibubarkan.

Berdasarkan keterangan Karfapala Unkhair, sebelum pembubaran terjadi, sejumlah tentara terlebih dahulu menemui sekuriti kampus dan mendatangi Fakultas Teknik Universitas Khairun untuk menanyakan lokasi pemutaran film.

Setelah mengetahui kegiatan berlangsung di sekretariat UKM Karfapala, sekuriti kemudian mendatangi lokasi nobar.

Sekitar pukul 22.25 WIT, dua sekuriti disebut meminta izin mengambil dokumentasi kegiatan sebelum meninggalkan lokasi. Namun, tidak lama berselang, lima sekuriti bersama satu anggota TNI kembali datang saat film baru berjalan setengah durasi.

Tanpa banyak penjelasan, anggota TNI langsung menutup laptop yang terhubung dengan proyektor dan mempertanyakan izin keramaian dari kepolisian. Mereka menyebut tindakan tersebut dilakukan atas perintah atasan karena film yang diputar dianggap provokatif dan kontroversial.

Sementara itu, pihak sekuriti kampus menyampaikan alasan pembatasan aktivitas malam di lingkungan kampus. Padahal, menurut mahasiswa, sekretariat Karfapala selama ini kerap digunakan hampir 24 jam tanpa adanya teguran maupun larangan.

Perdebatan sempat terjadi antara mahasiswa dengan aparat kampus. Namun, pemutaran film akhirnya dihentikan sebelum selesai.

Ketua Karfapala Unkhair, Asriati La Abu, menilai intervensi TNI di lingkungan kampus hingga pembubaran nobar tersebut merupakan bentuk pembungkaman demokrasi di ruang akademik.

Menurut Asriati, film dokumenter itu menampilkan perjuangan masyarakat adat Papua mempertahankan tanah mereka dari ekspansi korporasi. Ia juga menyebut film tersebut relevan dengan situasi kerusakan lingkungan di Maluku Utara.

“Kampus seharusnya menjadi ruang yang aman untuk berdiskusi, menyampaikan aspirasi, dan mendapatkan ilmu pengetahuan tanpa adanya intimidasi dari pihak TNI dalam bentuk apa pun,” ujar Asriati.

Ia menilai pembatasan terhadap pemutaran film tersebut menunjukkan keberpihakan negara terhadap kepentingan korporasi. Menurutnya, menonton dan mendiskusikan film merupakan bagian dari hak berekspresi mahasiswa yang tidak seharusnya dibatasi.

“Tidak ada batasan untuk mahasiswa yang memiliki keinginan belajar, apalagi soal isu-isu lingkungan. Karena kami semua dari desa datang untuk belajar, bukan untuk dibatasi. Jadi kalau masih terjadi ke depan seperti peristiwa semalam, kami menilai negara sedang tidak baik-baik saja,” pungkasnya.

Penulis: Baska