DPN RI Kunjungi Haltim, Bahas Ketahanan Nasional dan Potensi Geoekonomi Daerah

Kotapost – Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) menerima kunjungan kerja strategis dari Dewan Pertahanan Nasional (DPN) Republik Indonesia di Ruang Rapat Bupati Lantai II, Selasa (23/6/2026).

Rombongan DPN RI dipimpin Mayjen TNI Tri Rana Subekti bersama sejumlah perwira tinggi, di antaranya Laksamana TNI Agustinus Joko Priyanto, Tri Budi Haryono, Kolonel Dody Zulkarnain, Kolonel Revila Aelina, dan Kolonel Dedy Suhartono. Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Halmahera Timur.

Wakil Bupati Halmahera Timur, Anjas Taher, menyampaikan paparan mengenai kondisi geografis, potensi kewilayahan, serta perkembangan indikator ekonomi dan pembangunan daerah.

Menurut Anjas, kunjungan DPN RI menjadi momentum penting bagi Pemerintah Daerah untuk menyelaraskan arah pembangunan berbasis geoekonomi dengan strategi ketahanan nasional.

“Kunjungan dari Dewan Pertahanan Nasional RI ini merupakan momentum penting bagi kami untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah berbasis geoekonomi dengan strategi ketahanan nasional,” ujar Anjas.

Ia berharap capaian pertumbuhan ekonomi dan berbagai indikator makro daerah dapat menjadi bahan pertimbangan strategis pemerintah pusat dalam mendukung percepatan pembangunan Halmahera Timur.

Dalam pemaparannya, Anjas menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Halmahera Timur pada tahun 2025 mencapai 51,88 persen. Angka tersebut jauh melampaui pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara yang berada di angka 34,17 persen maupun nasional sebesar 5,11 persen.

Sektor pertambangan dan penggalian masih menjadi penyumbang terbesar perekonomian daerah dengan kontribusi sebesar 63,06 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sementara sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang 10,37 persen, serta perdagangan besar dan eceran sebesar 7,97 persen.

Hingga tahun 2026, tercatat terdapat 16 perusahaan pertambangan yang telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Halmahera Timur.

Selain sektor ekonomi, Pemerintah Daerah juga memaparkan capaian pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Haltim pada tahun 2025 tercatat mencapai 71,11. Sementara tingkat ketimpangan pendapatan atau Gini Ratio berada pada angka 0,278.

“Untuk sektor ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di angka 4,44 persen, sedangkan jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 11,05 ribu jiwa,” katanya.

“Di bidang kesehatan, Pemkab Haltim juga berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 32,3 persen pada tahun 2023 menjadi 27 persen pada tahun 2025,” sambungnya.

Anjas juga menjelaskan, Halmahera Timur memiliki luas wilayah administrasi 14.202 kilometer persegi yang terdiri atas wilayah daratan seluas 6.489,91 kilometer persegi dan wilayah laut seluas 7.712,09 kilometer persegi. Kabupaten ini mencakup 10 kecamatan dan 102 desa dengan jumlah penduduk mencapai 103.276 jiwa serta kepadatan penduduk 15,64 jiwa per kilometer persegi.

Terkait kondisi fiskal daerah, ia menyebutkan pendapatan daerah masih didominasi oleh pendapatan transfer. Pada tahun 2025, realisasi pendapatan transfer mencapai Rp 1,453 triliun, termasuk Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) sebesar Rp 855,045 miliar.

Usai pemaparan, agenda dilanjutkan dengan diskusi interaktif antara tim DPN RI, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, dan Forkopimda. Forum tersebut dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai informasi strategis, masukan, serta sejumlah persoalan daerah yang diharapkan dapat memperoleh perhatian dan solusi di tingkat nasional.