Listrik Jadi Hambatan, Pemkab Haltim Cari Solusi untuk RS Wasileo

Kotapost – Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) terus berupaya mempercepat operasional Rumah Sakit (RS) Pratama Wasileo di Kecamatan Maba Utara. Meski fasilitas dan tenaga kesehatan telah tersedia, pengoperasian rumah sakit tersebut masih terkendala infrastruktur kelistrikan.

Sekretaris Daerah Halmahera Timur, Ricky Chairul Richfat, mengungkapkan berdasarkan hasil koordinasi dengan PT PLN (Persero), RS Pratama Wasileo diwajibkan memiliki gardu dan transformator (trafo) khusus untuk mendukung pelayanan kesehatan.

“PLN meminta agar rumah sakit memiliki gardu dan trafo khusus untuk pelayanan kesehatan. Dari hasil koordinasi terakhir, biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan trafo berkisar Rp200 juta,” ujar Ricky.

Menurutnya, anggaran operasional yang tersedia saat ini belum dapat menutupi kebutuhan pengadaan trafo tersebut. Karena itu, Pemerintah Daerah berencana mengalokasikan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).

Langkah tersebut dinilai penting agar RS Pratama Wasileo dapat segera beroperasi dan memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat, khususnya di wilayah Maba Utara dan sekitarnya.

Ricky menjelaskan, dari sisi sumber daya manusia, rumah sakit tersebut sebenarnya sudah siap beroperasi. Tenaga medis maupun paramedis telah tersedia untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kalau untuk SDM, tenaga medis dan paramedis sudah siap. Kendala utama saat ini adalah kebutuhan infrastruktur kelistrikan,” katanya.

Selain pengadaan gardu dan trafo, Ricky juga menyoroti tingginya biaya operasional listrik yang harus ditanggung rumah sakit. Ia memperkirakan tagihan listrik bulanan untuk fasilitas kesehatan sekelas rumah sakit daerah dapat mencapai Rp 200 juta hingga Rp400 juta, tergantung pada tingkat penggunaan daya.

Meski demikian, Pemkab Haltim tetap berkomitmen mencari solusi agar rumah sakit tersebut dapat segera difungsikan. Menurut Ricky, kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas pemerintah.

“Karena kebutuhan ini mendesak dan rumah sakit harus segera beroperasi, maka Pemda akan mencari solusi melalui penganggaran. Mau tidak mau, risiko itu harus kami ambil agar pelayanan kepada masyarakat bisa segera berjalan,” tegasnya.