Mahasiswa Unkhair dan KOBAR Gelar Aksi, Soroti BBM hingga Tambang

Kotapost – Ratusan mahasiswa di Kota Ternate, Maluku Utara, menggelar aksi unjuk rasa di Kediaman Gubernur Maluku Utara dan kawasan Landmark Kota Ternate pada Senin (15/6/2026).

Aksi tersebut dilakukan sebagai protes berbagai masalah yakni, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax, harga bahan pokok, masalah ekonomi, dan lingkungan yang dinilai belum mendapat perhatian serius pemerintah.

Presiden Mahasiswa Universitas Khairun Ternate, M. Fatahuddin Hadi, mengatakan aksi tersebut bertujuan menyuarakan berbagai tuntutan kepada pemerintah pusat maupun daerah terkait kondisi masyarakat yang semakin terbebani oleh kenaikan harga kebutuhan pokok.

Menurutnya, pemerintah perlu segera mengambil langkah untuk menekan harga BBM nonsubsidi, khususnya Pertamax, karena berpotensi meningkatkan konsumsi BBM bersubsidi dan memicu keresahan di tengah masyarakat.

“Naiknya harga Pertamax berpotensi mendorong masyarakat beralih ke Pertalite. Kondisi ini dapat menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi yang terbatas,” ujar Fatahuddin dalam orasinya.

Ia juga menyoroti dampak kenaikan harga BBM terhadap harga bahan pokok yang dinilai semakin memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kenaikan harga kebutuhan pokok membuat masyarakat semakin sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu kami mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengendalikan kondisi ini,” katanya.

Hal yang sama disampaikan, Michael Doru salah satu masa aksi. Ia menilai pemerintah belum memprioritaskan kebijakan yang secara langsung menjawab persoalan ekonomi masyarakat.

Dalam orasinya, massa juga menyampaikan tuntutan agar pemerintah mengevaluasi sejumlah program nasional serta mencabut regulasi yang dianggap berpotensi mengganggu ruang sipil.

Selain isu ekonomi, mahasiswa turut menyoroti persoalan lingkungan hidup di Maluku Utara. Ia mendesak pemerintah daerah untuk mengambil langkah tegas terhadap aktivitas yang dinilai berpotensi merusak hutan dan kawasan pulau-pulau kecil, terutama di wilayah Halmahera.

Menurutnya, eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali dapat berdampak pada hilangnya sumber penghidupan masyarakat lokal yang menggantungkan hidup sebagai petani dan nelayan.

Ia juga meminta Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengusut tuntas kasus pembunuhan yang terjadi di kawasan hutan Halmahera Tengah dan Halmahera Timur.

Selain itu, ia mendesak Pemerintah Kota Ternate menyediakan layanan ambulans laut bagi masyarakat di wilayah kepulauan serta menindak tegas pedagang BBM eceran yang menjual bahan bakar di atas harga yang wajar.

“Kami menegaskan akan terus mengawal seluruh tuntutan yang disampaikan. Jika tidak mendapat respons dari pemerintah, kami mengancam akan melakukan konsolidasi yang lebih luas bersama elemen masyarakat dan menggelar aksi dengan skala yang lebih besar dalam waktu mendatang,” pungkasnya.

Penulis: Baska